 |
| Foto Pelantikan saat Konfercab DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Riau di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/11/2025) lalu (Sumber Foto: Akun FB Hendry Kuswoyo) |
ONLINERIAU.COM – Konferensi Cabang (Konfercab) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-Riau resmi digelar di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/11/2025). Namun pasca penetapan struktur baru, khususnya terpilihnya Bahari SH sebagai Ketua DPC PDIP Dumai Masa Bakti 2025–2030, gelombang penolakan internal tak terelakkan. Penetapan Bahari disebut-sebut memiliki cacat administrasi dan sarat kepentingan politik tertentu.
Bahari yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Dumai itu dituding melakukan manuver politik jelang Konfercab. Kader akar rumput menilai keputusan tersebut berpotensi memicu konflik berkepanjangan di internal partai.
Protes terhadap dinamika ini sejatinya telah mengemuka sejak Kamis (28/8/2025) lalu. Puluhan kader PDIP Dumai menggeruduk Kantor DPC PDIP Dumai dan menyegelnya sebagai bentuk penolakan terhadap surat pemecatan sepihak terhadap tiga Ketua PAC dan satu Sekretaris PAC. Imbas pemecatan itu, empat PAC tersebut kehilangan hak suara dalam Konfercab.
Dilansir kupasberita.com sebelumnya, bahwa kebijakan itu dinilai sebagai desain politik untuk mengeliminasi suara-suara yang tidak sejalan dengan kepentingan figur tertentu dalam perebutan kursi Ketua DPC.
“Keputusan sepihak dan tanpa alasan jelas ini sangat kita sesalkan. Kami sudah laporkan ke DPP,” ujar Bayu Agusra, Ketua PAC Dumai Kota saat aksi penyegelan berlangsung.
Jamhuri, Ketua PAC Dumai Selatan, menilai ada pihak yang sangat berambisi menjadi Ketua DPC sehingga menghalalkan segala cara.
Wakil Ketua DPD PDIP Riau, Syafaruddin Poti, bahkan sempat mengingatkan agar struktur PAC dikembalikan seperti semula karena dianggap menabrak mekanisme partai. Namun, rekomendasi itu tidak terealisasi saat Konfercab berlangsung.
“Tidak perlu ada tindakan yang menabrak aturan hanya demi kepentingan pribadi,” tegas Poti waktu itu.
Senada, Ketua PAC Dumai Timur Ales Saprijon meminta Bahari tidak mengorbankan kepentingan partai demi ambisi pribadi.
“Saya melihat banyak kejanggalan. Ini bukan hanya soal jabatan, melainkan marwah organisasi,” pungkasnya.
Informasi internal PDIP Dumai juga menyebut Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, diduga mengingkari janjinya. Sebelumnya ia berkomitmen secara lisan akan mencabut surat pemecatan empat PAC tersebut sebelum Konfercab. Faktanya, hingga pemilihan selesai, tidak ada penerbitan SK pengembalian hak suara.
“Janji pencabutan hanya secara lisan. Nyatanya, hak suara tetap dicabut,” ungkap sumber internal yang menolak identitasnya dipublikasikan.
Bahkan, dalam komunikasi WhatsApp yang diterima redaksi, Zukri terkesan mengulur waktu dan melempar wacana perubahan SK tanpa realisasi konkret.
Sementara itu, H Sukma Jaya, eks Wakil Bidang Kehormatan DPC PDIP Dumai yang turut didepak dari struktur baru, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses penjatuhan sanksi terhadap empat PAC.
“PDI Perjuangan tidak dibesarkan dengan tindakan arogan. Kami berharap Ketum Ibu Megawati memberi perhatian atas persoalan ini,” tegas Sukma saat dimintai keterangan, Selasa (25/11/2025).
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD PDIP Riau Zukri dan Sekretaris DPD PDIP Riau Kaderismanto belum memberikan klarifikasi resmi. Konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke Zukri sempat dibaca namun tidak mendapat balasan. Dua nomor WhatsApp Kaderismanto juga dalam keadaan tidak aktif.
Di tengah kisruh yang belum mereda ini, sejumlah kader senior tersingkir dari struktur baru dan digantikan figur yang dinilai minim rekam jejak organisasi. Situasi ini diprediksi kian memanas dan berpotensi menjadi gelombang perlawanan terkait keabsahan penetapan Bahari sebagai Ketua DPC PDIP Dumai. (*)
Penulis: Edriwan