ONLINERIAU.COM – Guru bantu di Provinsi Riau, khususnya di jenjang pendidikan dasar (TK, SD dan SMP) di Kabupaten Kampar, masih menanti realisasi pembayaran gaji yang terhitung sejak 1 Januari 2024.
Ditengah ketidakpastian ini, sosok Erwin Sitompul, S.Pd., muncul sebagai penggerak yang tak kenal lelah memperjuangkan hak rekan pendidik. Perjuangannya tidak hanya melawan birokrasi yang berbelit, tetapi juga teguran pedas dari pejabat dinas pendidikan setempat yang dinilai 'tidak pantas'.
Harapan sempat menguat ketika Gubernur Riau, Abdul Wahid dikabarkan telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, baru baru ini .Dalam pesan yang disebar Erwin kepada rekan guru, ia menyatakan Gubernur sudah turun tangan. Mudah-mudahan minggu depan gaji segera cair. Ini upaya baik yang patut diapresiasi.
"Namun, janji ini belum sepenuhnya meredakan kecemasan. Sebab, hingga pertengahan April, guru-guru di 12 kabupaten/kota se-Riau masih menunggak upah 4 bulan," kata Erwin saat dijumpai di bilangan Jalan Sudirman Pekanbaru, Minggu (25/5/2025).
Persoalan bertambah rumit ketika Erwin mengungkap sikap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau yang dinilai arogan. Dalam percakapan pejabat tersebut menuduh upaya Erwin sebagai tindakan provokasi.
"Saya hanya membela guru agar hak mereka dibayar. Tapi jawaban beliau justru menyakitkan hati. Ini tidak pantas dari bahasa yang keluar dari seorang pejabat publik," ujar Erwin, dengan penuh suara bergetar.
Erwin mendesak Gubernur mencabut agar jabatan Plt Kadisdik Riau Erisman Yahya ini di ganti. Apalagi Erisman Yahya yang menjabat definitif Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, diisukan sedang mengikuti proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau.
"Seharusnya jabatan Plt Kadisdiknya beliau ini dicabut. Biar dia fokus dan bagaimana belajar etika serta sopan santun," tegasnya.
Lanjutnya, Aktifis 98 ini juga menegaskan, bahwa perjuangannya ini murni dilandasi kepedulian.
"Saya tidak pernah meminta imbalan, bahkan sepeserpun. Silahkan tanya saja ke semua guru bantu di Riau," ungkapnya dengan lantang.
Sudah sejak lama, Erwin aktif mengadvokasi isu ini melalui surat terbuka, audiensi, hingga menggalang dukungan di media massa baik cetak maupun elektronik dan juga termasuk media sosial.
Sementara itu, respons resmi Plt Kadisdik Riau terkait tuduhan Erwin belum diperoleh. Masyarakat sipil mendesak Gubernur segera menindaklanjuti laporan ini.
"Jika ada pejabat menghambat hak guru, itu pelanggaran serius. Pemerintah harus tegas," beber Erwin Sitompul.
Di tengah tensi tinggi, para guru berharap janji Gubernur segera terwujud. "Kami ingin fokus mengajar, bukan terus berdebat dengan birokrasi," ucap Siti, salah satu guru bantu SMP di Kampar.
Harapan kini tertumpu pada keputusan Gubernur Abdul Wahid, apakah hanya sekadar komunikasi simbolis atau benar-benar menjadi solusi akhir bagi nasib ratusan pendidik yang menjadi ujung tombak kemajuan Riau.
Perjuangan Erwin mengingatkan kita bahwa di balik layar sistem pendidikan, ada pahlawan tanpa tanda jasa yang justru kerap menjadi korban birokrasi. Jika Riau serius memajukan SDM, langkah pertama adalah memastikan kesejahteraan guru dan ini bukan sekadar wacana. (rls/red)