DUMAI – Kota Dumai yang kerap menjadi langganan banjir rob atau lebih dikenal dengan pasang keling, pantauan dilapangan Minggu (18/10/2020), sudah menjalar di jalan –jalan raya. Banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut, diakibatkan oleh pasangnya air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan.
Kali
ini, genangan air asin tersebut melimpah ke jalan- jalan tanpa hujan.
Tampaknya, solusi yang dilakukan pemerintah Kota Dumai mengatasi, debit air
yang berasal dari laut masih kurang maksimal.
Dipenghujung
kepemimpinan Walikota Dumai H. Zulkifli AS bersama Wakilnya Eko Suharjo,
nampaknya tidak mampu mengentaskan permasalahan yang kerap meresahkan
masyarakat. Selama hampir lima tahun memimpin Kota Dumai, nampaknya pria yang
akrab disapa Zul AS ini pasrah dan bahkan curhat (curahan hati) melalui akun
media sosialnya.
Apakah
curhatan yang dilayangkan melalui akun pribadinya, Zul AS menitipkan amanaah
kepada seseorang yang akan menggantikan posisinya ketika sudah tidak menjabat
lagi. Dengan menjabat dua periode sebagai Walikota Dumai, seharusnya Zul AS
memahami persoalan dan mampu meninggalkan kenangan yang terbaik ketika
masyarakat Kota Dumai.
Berikut petikan postingan Walikota Dumai H.
Zulkifli AS dalam unggahan di akun media sosial Facebooknya, Minggu (18/10/2020).
Dalam
beberapa waktu terakhir, kita sama-sama menyaksikan bahwa Kota kita dilanda
banjir rob. Dan kondisi nya tidak seperti biasanya. Luapannya datang berulang
kali, dan intensitasnya pun cukup banyak.
Jika
kita perhatikan, sebetulnya ada beberapa hal yang menyebabkan banjir rob ini
terjadi. Pertama, masalah Pemanasan global, pembabatan hutan mangrove atau
hutan bakau, topografi wilayah yang mengalami penurunan, perubahan tanah rawa
dan lain sebagainya.
Khusus
untuk Kota Dumai, Kawasan pesisir Kota kita sebagian besar dimanfaatkan untuk
kegiatan industri, pergudangan dan pelabuhan sehingga memiliki dampak terhadap
kenaikan permukaan air laut. Dan yang perlu kita ingat bahwa, kawasan pesisir
pantai/laut menjadi otoritas dan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota
tidak punya kewenangan di dalamnya.
Saya
fikir, ini memang terasa berat bagi kita semua. Sedih sebahagian masyatakat,
menjadi kesedihan bagi kita semua di Kota Dumai. Dalam 5 tahun terakhir, Setiap
tahunnya Pemerintah Kota Dumai selalu mengusulkan agar Pemerintah Pusat Peduli
dengan Kota Dumai dengan memberikan bantuan alokasi khusus guna menanggulangi
persoalan abrasi, pembuatan tanggul raksasa, hingga Pembudidayaan kembali hutan
mangrove guna mencegah Banjir rob ini.
Namun,
sampai tahun ini apa yang kita perjuangkan dan yang kita usulkan tersebut belum
mendapat prioritas dari Pemerintah Pusat. Saya tidak mau berputus asa dan masih
menyimpan harapan, semoga di tahun-tahun yang akan datang, apa yang kita
usulkan tersebut dapat di realisasikan Pemerintah Pusat sehingga kejadian-kejadian
serupa tidak terjadi lagi.
Saya
juga berharap pada masyarakat Kota Dumai untuk tetap bersatu dan bersama-sama
bekerja keras guna mendukung kebijakan Pemerintah, minimal dengan tidak
membuang sampah sembarangan, bergotong royong membersihkan sedimentasi parit
tempat tinggal, memberikan resapan air di gedung/bangunan dan tidak merubah
fungsi drainase/parit yang telah dibangun oleh Pemerintah.
Kebijakan
Pemerintah tanpa dukungan masyarakat tidak akan ada artinya. Untuk itulah, kami
mengharapkan dukungan penuh dan partisipasi kita semua menghadapi ini semua.
Dengan izin Allah SWT, Semoga kita semua bisa menghadapi situasi sulit ini
dengan baik.
Di
Perubahan APBD 2020 ini, Pemerintah Kota Dumai akan mengerjakan apa yang
menjadi kewenangan dan otoritas kita. Misalnya, kita sudah menganggarkan
sejumlah anggaran untuk program pengerukan parit dan sungai. Semoga OPD terkait
dapat segera mengeksekusinya dengan maksimal, sehingga hasilnya bisa diraskan
langsung oleh masyarakat Dumai secara luas.
Salam
Hangat dan Cinta,
Zulkifli
AS
Postingan
yang diunggah sekitar pukul 15.00 WIB, cukup menuai pro dan kontra masyakat
Kota Dumai.
@Agustri
Yakob: “Assalamu'alaikum.Wr.Wb.Izin Pak, saran, perlu telaah serius nich Pak,
dari Ahli tata kota, Ahli Ekologi dan Demografi, minimal bisa mengurangi, kalau
alam ya ngak bisa dihambat namun perlu dicari solusi, DAS dan Mangroove perlu
menjadi perhatian khusus, termasuk sistem pengairan dalam kota dan
sekitarnya,semoga Bapak sehat selalu, Aamiin ya robbal'alamin 🤲🙏”
@Parlindungan:
“Salam pak,semoga bapak selalu di lindungi dan di beri kesehatan, Maaf pak
kalimat di atas sunggu menakjubkan penjelasannya, Tapi sayang pemerintah pusat
jadi sasarannya, Tapi lebih di sayangkan pak ini wilayah di samping rumah dinas
bapak”
@Sultan
Al Ikhwan: Apa yang ayahanda Katakan benar adanya, kami paham itu.
Berbagai
persoalan menghadang setiap kebijakan yang ingin dilakukan untuk pembenahan
daerah ini, terutama menyangkut pasang keling ini.
Selain
kewenangan daerah tentang bibir pantai dan faktor alam, juga soal anggaran yang
tersedia.
Tapi ya
sudahlah, Desember sebentar lagi, segala doa yang terbaik buat Ayahanda dan
keluarga, selamat memasuki masa purna tugas dan tentunya kami tumpangkan pula
doa semoga bahagia bersama anak cucu, bersama si comel Sultan dan lainnya.
Mohon
doakan pula kami yang akan ayahanda tinggalkan nanti bahagia menjadi warga Kota
ini, maju kotanya sejahtera warganya, hilang pasang kelingnya, menjauh
sampah-sampah busuknya.
Kita tumpangkan pula harapan, semoga pemimpin Kota ini di masa datang bisa lebih memiliki kenekatan dan nyali besar untuk memajukan kota kita ini dengan mencontoh Kabupaten/Kota tetangga yang pemekarannya sama dengan Kota kita, dan hari ini telah berhasil maju dan keluar dari kesulitannya tahunan masyarakatnya berkat nyali besar dan kenekatan pemimpinnya dalam mengatasi persolanan di daerahnya.
Contoh
terdekat kita, adalah Kabupaten Siak. Masalah tahunan Siak dulunya adalah
abrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak setiap tahunnya yang mengikis daratan
dan mendatangkan banjir ke Kota Istana itu.
Dengan
nyali yang luar biasa, Bupati Arwin, AS akhirnya melawan kewenangan pusat atas
DAS Siak itu dengan menggagas pembangunan Jembatan Sultan Agung Sultanah
Latifah melalui proyek Multi Year (Tahun Jamak) senilai 250 M, guna membatasi
lalu lintas kapal berbadan lebar di DAS Siak itu.
Meski
mendapat tantangan dan sikutan kiri dan kanan, oleh lawan politik maupun
pemerintah pusat, perjuangan bupati yang didukung penuh rakyatnya itu menuai
sukses dan akhirnya dilanjutkan oleh Bupati berikutnya Drs. H. Syamsuar, MSi
yang hari ini telah menjadi Gubernur Provinsi Riau kita.
Semoga
di masa datang Kota kita yang terletak di Pesisir Timur Sumatera ini bisa lebih
baik lagi, memiliki master plant penanganan banjir pasang rob, dan
solusi-solusi brilian lainnya terhadap persoalan itu dengan mencontoh
keberhasilan tetangga kita.
Akhir
kata, mari kita saling mendoakan dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga berkah
dan Rahmah Allah senantiasa tercurah, kita ambil segala yang baik dan buang
semua yang buruk.
Tahniah
& Syabas 🙏
@Firdausdumai:
“Saya tak komen ajelah..takut salah cakap, maklum, aku ini oghang tak paham,
alias bodoh”
Penulis:
Edriwan