ONLINERIAU.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau resmi menghentikan penyelidikan atas perkara pengaduan yang berkaitan dengan Teva Iris. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, dengan kesimpulan belum ditemukan adanya peristiwa pidana.
Kepastian penghentian penyelidikan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/359/II/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 4 Februari 2026.
Dalam surat tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau menyampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dihentikan karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana atau demi hukum, terhitung sejak 4 Februari 2026.
Perkara yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut kini tidak dilanjutkan pada tahap penyelidikan.
Menanggapi perkembangan hukum tersebut, Direktur MS Law Firm, Mirwansyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa keputusan penyidik merupakan fakta hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
Ia mengapresiasi langkah profesional Ditreskrimsus Polda Riau yang telah menangani pengaduan tersebut melalui mekanisme penyelidikan dan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami menghormati dan mengapresiasi langkah profesional penyidik Ditreskrimsus Polda Riau yang telah menangani pengaduan ini melalui mekanisme penyelidikan dan gelar perkara," ujar Mirwansyah dalam pernyataan resminya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, diterbitkannya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan tersebut menjadi penegasan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian belum menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara yang diadukan.
"Ini merupakan perkembangan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Setiap tuduhan atau dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi maupun opini yang berkembang di tengah masyarakat," tegasnya.
Mirwansyah juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang membangun atau menggiring opini seolah-olah telah terjadi tindak pidana, sementara hasil penyelidikan kepolisian menyatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana.
"Kami berharap tidak ada lagi penggiringan opini, tuduhan, ataupun narasi yang seolah-olah telah terjadi tindak pidana, sementara hasil penyelidikan kepolisian justru menyatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana," katanya.
Ia menilai, penghormatan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang merupakan bagian penting dalam menjunjung prinsip negara hukum. Oleh karena itu, persepsi publik yang tidak didasarkan pada fakta hukum semestinya tidak dijadikan dasar untuk terus menyudutkan pihak tertentu.
Meski demikian, Mirwansyah menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud memperpanjang polemik maupun membangun konflik baru. Pernyataan tersebut, menurutnya, semata-mata disampaikan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan hukum berdasarkan dokumen resmi kepolisian.
"Kami tidak ingin membangun polemik baru. Kami hanya ingin menyampaikan fakta hukum berdasarkan surat resmi kepolisian. Bagi kami, kepastian hukum, objektivitas, dan keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun," ungkapnya.
Melalui pernyataan tersebut, MS Law Firm kembali menegaskan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum serta mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Mirwansyah berharap keputusan penghentian penyelidikan ini menjadi perhatian semua pihak agar lebih mengedepankan fakta, objektivitas, dan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap persoalan hukum.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik setiap pihak serta menghindari penyebaran informasi maupun narasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Pernyataan resmi ini disampaikan MS Law Firm sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus penegasan sikap dalam menghormati kepastian hukum. (*)








