Pelindo Siapkan Strategi Besar di Selat Malaka, Dumai Transshipment Hub Ditargetkan Beroperasi 2030

ONLINERIAU.COM – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan dan pelayaran internasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dominasi Singapura dan Malaysia dalam layanan transshipment di kawasan Selat Malaka.

Melalui pengembangan Dumai Transshipment Hub, Pelindo menargetkan dapat menggarap sekitar 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang selama ini belum memanfaatkan fasilitas transshipment di Singapura maupun Malaysia.

Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo, mengungkapkan bahwa peluang tersebut menjadi sasaran utama perusahaan dalam menjalankan program strategis Dumai Transshipment Hub.

"Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura maupun Malaysia. Itu yang mau kita ambil," ujar Prasetyo dalam acara bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Menurut Prasetyo, selama ini Indonesia belum berperan optimal dalam melayani aktivitas lalu lintas maritim di Selat Malaka. Padahal, jalur pelayaran internasional tersebut dilintasi sekitar 110 ribu kapal setiap tahunnya.

Konsolidasi dan penggabungan perusahaan dalam tubuh Pelindo menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat kapasitas serta memperluas peran Indonesia dalam industri kepelabuhanan internasional.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa pengembangan Dumai Transshipment Hub bukan ditujukan untuk merebut pangsa pasar yang selama ini telah dilayani Singapura dan Malaysia. Pelindo justru ingin mengoptimalkan potensi pasar yang belum tergarap oleh kedua negara tersebut.

"60 persen (kapal) masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau Malaysia. Itu yang akan kita layani," jelasnya.

Dalam rencana pengembangannya, Dumai Transshipment Hub akan direalisasikan secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat daya saing pelabuhan nasional sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai logistik dan perdagangan global.

Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Pelindo juga telah mengusulkan agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas tengah melakukan kajian terhadap usulan tersebut, terutama terkait kesesuaian proyek dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.

Terpisah, Executive General Manager Pelindo Regional 1 Dumai, Jonatan Ginting, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Pelindo mengusulkan Dumai Transshipment Hub sebagai Proyek Strategis Nasional.

Dalam siaran pers yang disampaikan pada Rabu (11/11/2026), Jonatan menilai dukungan positif dari Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi perkembangan penting bagi upaya mendorong percepatan realisasi proyek strategis tersebut.

Menurutnya, penetapan Dumai Transshipment Hub sebagai PSN diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Kota Dumai sebagai salah satu simpul strategis pelayaran dan logistik internasional.

"Kita mendukung agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai PSN. Semoga terobosan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat daya saing Indonesia dan menyaingi dominasi Singapura dalam pengelolaan lalu lintas kapal di Selat Malaka," tukas Jonatan.

Pengembangan Dumai Transshipment Hub diharapkan tidak hanya memperkuat peran Pelindo dalam industri kepelabuhanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Indonesia.

Dengan posisi geografis Dumai yang strategis di kawasan Selat Malaka, proyek ini berpotensi menjadi salah satu penggerak transformasi sektor maritim nasional sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia dalam mengelola potensi jalur perdagangan internasional. (adv)