ONLINERIAU.COM – Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau (TAPAK Riau) resmi melaporkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga di Jalan Nilam, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau, Rabu (11/11/2026).
Melalui laporan tersebut, TAPAK Riau mendesak Polda Riau segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kebakaran sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun tindak pidana dalam peristiwa tersebut.
Kebakaran yang terjadi pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 14.30 WIB itu mengakibatkan sedikitnya delapan rumah warga terdampak, termasuk rumah yang diduga menjadi titik awal munculnya api.
Pelaporan ini merupakan bentuk komitmen TAPAK Riau dalam memperjuangkan hak-hak para korban sekaligus mendorong adanya kepastian hukum atas peristiwa yang menimbulkan kerugian material bagi masyarakat tersebut.
Berdasarkan informasi awal yang diterima TAPAK Riau, kebakaran diduga bermula dari kebocoran selang tabung gas atau regulator. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta investigasi forensik oleh aparat kepolisian.
Dalam laporan tersebut, TAPAK Riau mendasarkan dugaan tindak pidana pada Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, membahayakan nyawa orang lain, atau mengakibatkan kematian.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
TAPAK Riau menegaskan, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan nantinya membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap sumber atau penyebab kebakaran, maka pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Desak Polda Riau Segera Lakukan Pemeriksaan Forensik
Untuk mengungkap secara terang penyebab kebakaran, TAPAK Riau meminta Kapolda Riau beserta jajaran penyidik mengambil sejumlah langkah konkret.
Di antaranya, segera menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan serta penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kepolisian diminta mengamankan lokasi kejadian dan memasang garis polisi (police line) apabila diperlukan guna menjaga keutuhan TKP serta kepentingan pembuktian.
TAPAK Riau juga mendesak dilakukannya olah TKP dan pemeriksaan forensik untuk memastikan sumber api serta penyebab pasti kebakaran. Barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kebocoran selang gas, tabung gas, regulator, instalasi, maupun peralatan lainnya juga diminta segera diamankan.
Tidak hanya itu, kepolisian didorong memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan lokasi yang diduga menjadi sumber awal kebakaran.
Pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumentasi, serta pendataan dan penghitungan kerugian yang dialami para korban juga dinilai penting untuk melengkapi proses penyidikan.
TAPAK Riau menyatakan memperoleh informasi bahwa hingga saat ini lokasi kejadian diduga belum dipasangi garis polisi dan belum menjalani pemeriksaan forensik secara menyeluruh guna memastikan penyebab kebakaran.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat peristiwa kebakaran telah berlangsung lebih dari tiga pekan sebelum laporan resmi disampaikan ke Polda Riau.
Menurut TAPAK Riau, penanganan yang tidak segera dilakukan berpotensi menyulitkan proses pengungkapan perkara, terutama apabila barang bukti di lokasi kejadian mengalami perubahan, kerusakan, atau hilang.
TAPAK Riau juga menyebut telah menerima informasi bahwa peristiwa kebakaran serupa bukan pertama kalinya terjadi. Karena itu, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum turut menelusuri kemungkinan adanya persoalan terkait standar keselamatan, kelayakan instalasi gas, sistem pengawasan, maupun bentuk kelalaian lainnya.
Meski demikian, TAPAK Riau menegaskan tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului hasil penyelidikan kepolisian.
Namun, menurut mereka, persoalan kebakaran tersebut tidak boleh dianggap selesai hanya karena api telah berhasil dipadamkan.
Pasalnya, terdapat masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerugian harta benda, serta harus menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat peristiwa tersebut.
Para korban dinilai berhak memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum atas kejadian yang menimpa mereka.
TAPAK Riau Siap Kawal Proses Hukum
Juru Bicara TAPAK Riau, Mirwansyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa kebakaran yang berdampak terhadap sejumlah rumah warga harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Perlu kami tegaskan, kebakaran yang mengakibatkan banyak rumah masyarakat terdampak bukan persoalan sepele. Apabila peristiwa ini terjadi akibat kelalaian seseorang atau pihak tertentu, maka tidak boleh ada pembiaran dan tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik alasan bahwa ini semata-mata musibah,” tegas Mirwansyah.
Ia meminta Polda Riau segera mengamankan TKP, melakukan pemeriksaan forensik, menelusuri sumber api, serta memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan penyebab kebakaran.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru dibiarkan menanggung sendiri seluruh kerugian, sementara penyebab kebakaran tidak pernah diungkap secara terang benderang,” ujarnya.
Mirwansyah juga menegaskan TAPAK Riau akan terus mengawal laporan tersebut hingga diperoleh kepastian hukum.
“TAPAK Riau akan mengawal laporan ini sampai ada kepastian hukum. Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang terbukti lalai dan bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” katanya.
Ia menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan maupun latar belakang pihak-pihak yang terlibat.
“Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki tanggung jawab,” tutupnya.
Melalui laporan resmi tersebut, TAPAK Riau berharap Kapolda Riau memberikan perhatian khusus dan memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta berkeadilan. (*)









