ONLINERIAU.COM – Keberadaan Kampoeng Kuliner di kawasan Taman Bukit Gelanggang (TBG), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu destinasi wisata kuliner sekaligus pusat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kini menuai sorotan.
Pasalnya, sejumlah kios di kawasan tersebut terlihat tidak lagi beroperasi. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan, penataan, hingga pembinaan para pedagang yang telah lama menggantungkan usaha di lokasi tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Jumat (20/11/2026), belasan kios di kawasan Kampoeng Kuliner TBG tampak tutup dan tidak menjalankan aktivitas perdagangan. Dari total 48 kios yang tersedia, diperkirakan sekitar 15 kios sudah cukup lama tidak beroperasi.
Salah seorang pedagang Kampoeng Kuliner TBG yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, penurunan omzet penjualan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan para pedagang kesulitan mempertahankan usahanya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam melakukan penataan dan pembinaan UMKM, khususnya dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di sekitar kawasan TBG.
"Dulu kami dijanjikan agar menempati kios yang dibangun Pemko Dumai dengan catatan tidak ada lagi pedagang kaki lima berjualan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan sekitar TBG. Namun, faktanya tidak sesuai dengan kenyataan," ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar kawasan tersebut turut memengaruhi aktivitas perdagangan di Kampoeng Kuliner. Kondisi itu dinilai menimbulkan persaingan yang tidak seimbang bagi pedagang yang telah menempati kios dengan kewajiban membayar biaya sewa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya sewa kios di Kampoeng Kuliner TBG bervariasi, mulai dari Rp6 juta hingga Rp20 juta per tahun, dengan mekanisme pembayaran yang diberikan kelonggaran setiap enam bulan.
Bahkan, untuk kios yang sebelumnya dikenakan tarif Rp20 juta per tahun, dikabarkan telah mengalami penurunan menjadi Rp15 juta per tahun. Meski demikian, penyesuaian tarif tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan yang dihadapi pedagang. Sejumlah kios tetap terlihat tidak beroperasi.
Pedagang tersebut menilai, kondisi kawasan Kampoeng Kuliner yang sekilas terlihat ramai belum tentu mencerminkan peningkatan aktivitas transaksi maupun pendapatan para pelaku usaha. Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan secara perlahan menyebabkan sejumlah pedagang memilih menghentikan usahanya.
Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kuliner di sekitar kawasan TBG, termasuk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Ramayana dan sejumlah titik lainnya. Bahkan, area Ruang Terbuka Hijau (RTH) TBG disebutnya telah dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan kuliner secara permanen.
"Saya bukan tidak mendukung program Pemko Dumai dalam meningkatkan UMKM. Namun, jangan sampai membiarkan anak kandung terbunuh untuk mendukung anak angkat. Kami ini pedagang lama yang merintis dan membuka akses usaha di kawasan TBG," tegasnya.
Kekecewaan lainnya berkaitan dengan keberadaan Dumai Islamic Center (DIC). Saat awal menempati kios, pedagang mengaku pernah mendapatkan penjelasan dari salah seorang pejabat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diskopar) bahwa pembangunan DIC diharapkan dapat menjadi daya tarik baru yang berdampak terhadap peningkatan kunjungan dan omzet pedagang Kampoeng Kuliner TBG.
Namun, menurutnya, keberadaan aktivitas UMKM di sekitar DIC justru menjadi persoalan baru karena sejumlah pedagang kuliner disebut mendapatkan izin berjualan tanpa dikenakan biaya
"Namun kenyataannya, ada pula UMKM di area DIC yang diizinkan berjualan dan gratis pula. Ini yang membuat kami sebagai pedagang merasa kecewa. Ucapan pemerintah tidak sesuai dengan fakta," ujarnya.
Selain persoalan persaingan usaha, pedagang juga menyoroti tata letak kios yang dinilai kurang strategis dan menyulitkan akses pengunjung. Ia mengaku sempat terpikir mengajak sejumlah pedagang untuk memajukan etalase atau gerobak dagangan ke bagian depan, mendekati trotoar, agar lebih mudah terlihat dan dijangkau pembeli. Namun, rencana tersebut disebut tidak mendapat dukungan dari seluruh pihak.
"Siapa yang mau belanja jauh ke dalam kalau aksesnya sulit? Ini menjadi salah satu kendala pengunjung untuk berbelanja di Kampoeng Kuliner TBG. Ditambah lagi, untuk menuju trotoar, pengunjung harus bersusah payah. Saya berharap pemerintah daerah mau mendengar keluhan kami. Sepertinya ada yang perlu dievaluasi dalam perencanaannya," tuturnya.
Pengamat Desak Diskopar Evaluasi Penataan UMKM
Terpisah, pengamat sosial yang juga Ketua Pedagang Pasar Senggol, Mufaidnuddin, mendesak Pemerintah Kota Dumai melalui Diskopar agar segera mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi penataan dan pembinaan UMKM, khususnya di kawasan Kampoeng Kuliner TBG.
Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM patut diapresiasi. Namun, keberhasilan program tersebut tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya jumlah pelaku usaha atau tersedianya fasilitas berjualan.
Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM sejalan dengan peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha para pedagang.
"Kita harus akui bahwa saat ini Pemko Dumai berhasil dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM. Namun, yang terpenting, pertumbuhan pelaku UMKM harus berbanding lurus dengan pendapatan para pedagang. Jika tidak, pemerintah hanya pandai membangun, tetapi tidak mampu membina," tegas Mufaidnuddin.
Ia menambahkan, jika diamati secara langsung, jumlah pedagang yang tersedia belum tentu sebanding dengan tingkat kunjungan dan daya beli konsumen. Aktivitas perdagangan disebut cenderung meningkat pada hari libur, hari besar, maupun ketika berlangsung kegiatan atau acara besar di kawasan TBG.
Karena itu, ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari kebijakan penempatan pedagang, pengaturan lokasi berjualan, tarif sewa kios, hingga strategi promosi dan peningkatan kunjungan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang adil agar keberadaan UMKM baru tidak mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang yang lebih dahulu menempati kawasan tersebut.
Perlu Evaluasi Tujuan Awal Pembangunan
Sebagai informasi, Kampoeng Kuliner di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai resmi dibuka oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, pada 2 Januari 2022. Pada tahap awal, pembangunan kawasan tersebut berlangsung sekitar 10 bulan dengan fasilitas sekitar 10 kios siap pakai yang kemudian ditempati para pedagang. Seiring perkembangannya, jumlah kios bertambah hingga mencapai 48 unit.
Pembangunan Kampoeng Kuliner diharapkan menjadi salah satu sarana pengembangan UMKM sekaligus destinasi wisata kuliner yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Dumai.
Namun, kondisi belasan kios yang kini tidak lagi beroperasi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali efektivitas pengelolaan kawasan tersebut.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan bangunan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut keberlanjutan usaha, kepastian kebijakan, pemerataan kesempatan berdagang, serta komitmen pembinaan terhadap pelaku UMKM.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Diskopar) guna memperoleh penjelasan mengenai kondisi Kampoeng Kuliner TBG, kebijakan penataan pedagang, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan. (*)





